FUKUSHIMA, Radio Bharata Online - Prefektur Fukushima di timur laut Jepang dikenal sebagai pulau kebahagiaan, yang mewujudkan kerinduan masyarakat akan kehidupan alam yang lebih baik. Musim panas dimulai di Fukushima pada awal Mei, ketika penduduk setempat biasanya menantikan kontak intim dengan laut.
Meskipun mendapat tentangan keras dari dalam dan luar negeri, pemerintah Jepang dan Tokyo Electric Power Company (TEPCO) tetap melanjutkan rencana, membuang air limbah yang terkontaminasi nuklir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi ke laut, pada musim panas ini.
Global Times, dalam investigasinya di Fukushima, mengungkapkan rasa takut dan kegelisahan yang nyata, yang menyelimuti Fukushima. Ditambah dengan penolakan keras dari penduduk setempat, atas rencana pembuangan limbah ke laut secara sewenang-wenang.
Dalam sebuah wawancara langsung di tempat, wartawan Global Times mencatat kekhawatiran yang kuat, mengenai apakah air yang diolah, sebagaimana yang pemerintah Jepang dan Perusahaan Listrik TEPCO menyebutnya aman, dan apakah ada alternatif untuk menangani air limbah tersebut.
Hideyuki Ban, seorang ahli nuklir Jepang dan salah satu direktur Pusat Informasi Nuklir (CNIC) yang berbasis di Tokyo, kepada Global Times mengatakan, air limbah yang terkontaminasi nuklir mengandung radionuklida 64, termasuk tritium, dan beberapa di antaranya berumur panjang dan tidak dapat diencerkan.
Senyawa-senyawa itu dapat terakumulasi di laut, menempel pada ikan dan kerang-kerangan, masuk ke dalam tubuh manusia yang mengkonsumsinya, sehingga terpapar radiasi nuklir. Bahkan kalaupun air limbah itu sudah diolah, tetap saja tidak aman.
Menurut Hideyuki Ban, tidak ada preseden di dunia yang membuang air limbah yang mengandung radionuklida 64 ke laut.
Ban mencatat bahwa ada cara lain untuk membuang air limbah. Misalnya, ada opsi "pemadatan mortar," di mana air limbah yang terkontaminasi nuklir dicampur, dipadatkan, dan disimpan dalam mortar seperti dalam produksi semen. Ban mengkritik, apa yang dilakukan pemerintah Jepang, didasarkan pada keputusan politik, bukan keputusan yang didasarkan pada penelitian ilmiah.
Masalah lainya adalah, bahwa meskipun air limbah yang terkontaminasi nuklir telah dibuang, isu-isu utama seperti apakah puing-puing bahan bakar nuklir dapat dipindahkan dari PLTN Daiichi, juga masih belum terselesaikan.
Pemerintah berencana untuk menonaktifkan reaktor dalam 30 hingga 40 tahun ke depan, tetapi belum memberikan penjelasan, tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan bagaimana kondisi fasilitas agar memenuhi syarat, untuk bisa dinonaktifkan dengan sukses dan aman. (Global Times)
