New York, Radio Bharata Online - Wakil Perwakilan Tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Geng Shuang, pada hari Selasa (30/5) menyerukan upaya internasional untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penyelesaian politik krisis Sudan Selatan dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi pendekatan sanksi yang bijaksana dan bertanggung jawab.
Geng membuat pernyataan itu pada pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan suara pada rancangan resolusi yang memperbaharui sanksi terhadap Sudan Selatan.
Pada pertemuan tersebut, Dewan Keamanan memperpanjang sanksi bagi rezim Sudan Selatan selama satu tahun, termasuk pembekuan aset, larangan perjalanan dan embargo senjata. Resolusi tersebut diadopsi dengan 10 suara setuju tidak menentang, dengan lima abstain.
Menurut Geng, perwakilan Tiongkok, yang delegasinya abstain dari pemungutan suara, mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan telah secara serius menghambat implementasi perjanjian revitalisasi Sudan Selatan dan upayanya untuk meningkatkan kemampuan keamanan, untuk mendukung operasi kemanusiaan dan untuk mengembangkan hubungan ekonomi dan perdagangan.
Oleh karena itu, Geng mengatakan Tiongkok secara konsisten memegang sikap hati-hati untuk mempertahankan sanksi dan pada beberapa kesempatan abstain dari pemungutan suara pada resolusi yang memperpanjang sanksi tersebut.
Sementara itu, Geng mencatat bahwa pencabutan sanksi berdampak pada perdamaian, stabilitas, dan mata pencaharian jangka panjang Sudan Selatan, sementara Amerika Serikat, sebagai pemegang pena dari rancangan resolusi, telah mengabaikan kemajuan positif Sudan Selatan di berbagai bidang dan, alih-alih mencabut sanksi, malah memasukkan lebih banyak item pada daftar embargo dalam draf awal teks dan menekan otoritas Sudan Selatan.
Selain itu, Geng mengatakan Amerika Serikat mengajukan draf tersebut untuk pemungutan suara tanpa membahas proposal dari negara-negara Afrika secara memadai. Ia pun menekankan bahwa pendekatan ini tidak konstruktif, dan merusak persatuan Dewan.
"Tiongkok selalu percaya bahwa Dewan Keamanan harus mengambil pendekatan sanksi yang hati-hati dan bertanggung jawab, berhati-hati terhadap intensitas dan ruang lingkup sanksi dan selalu berusaha menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk penyelesaian politik. Tidak ada negara yang boleh menggunakan sanksi Dewan Keamanan sebagai bentuk tekanan atau paksaan diplomatik, atau sebagai alat politik untuk merusak kedaulatan dan keamanan negara lain," tegas utusan itu.
Geng juga menekankan bahwa Tiongkok telah berulang kali menekankan sikap obyektif dan adil dari negara-negara pemegang pena dan mendengarkan keprihatinan dan permohonan yang sah dari negara-negara yang bersangkutan, serta memaksimalkan persatuan dan kerja sama Dewan Keamanan.
