Jenewa, Radio Bharata Online - Diplomat tertinggi Tiongkok di Jenewa pada hari Kamis (14/9) meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk lebih memperhatikan masalah pembuangan air yang terkontaminasi nuklir Jepang dan mendesak Jepang untuk segera menghentikan pembuangan air tersebut ke laut.
Chen Xu, Kepala Misi Tiongkok untuk PBB di Jenewa, mengutuk pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir Fukushima ke laut oleh pemerintah Jepang dalam sebuah dialog interaktif dengan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia atas air minum dan sanitasi yang aman.
"Pemerintah Jepang secara sepihak dan paksa memulai pembuangan air yang terkontaminasi nuklir dari PLTN Fukushima ke laut, yang secara serius melanggar hak-hak kesehatan, pembangunan dan lingkungan hidup masyarakat di negara-negara pesisir Pasifik dan bahkan di seluruh dunia. Legitimasi, legalitas dan keamanan pembuangan tersebut telah dipertanyakan oleh komunitas internasional, dan telah ditentang keras oleh masyarakat di berbagai negara termasuk Jepang dan Korea Selatan," katanya.
"Jika air yang terkontaminasi nuklir Fukushima benar-benar aman, Jepang tidak perlu membuangnya ke laut, dan tentu saja tidak boleh membuangnya jika tidak aman. Tiongkok meminta Pelapor Khusus untuk lebih memperhatikan masalah ini dan mendesak pihak Jepang untuk segera menghentikan pembuangan air tersebut ke laut," tambahnya.
Kecelakaan nuklir Fukushima merupakan salah satu bencana nuklir paling serius di dunia hingga saat ini. Dihantam oleh gempa bumi besar dan tsunami pada bulan Maret 2011, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima mengalami kehancuran inti dan menghasilkan sejumlah besar air yang terkontaminasi yang diketahui memiliki lebih dari 60 elemen radioaktif.
Dengan mengabaikan himbauan dari para nelayan domestik, negara-negara tetangga dan para ahli lingkungan di seluruh dunia, Jepang mulai melepaskan air yang terkontaminasi nuklir Fukushima ke lautan pada tanggal 24 Agustus 2023.
