MANILA, Bharata Online - Filipina menetapkan status darurat energi nasional seiring menipisnya pasokan bahan bakar imbas konflik di Timur Tengah. Harga BBM di SPBU sebagian besar telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.
Melansir Bloomberg, Rabu (25/3), dalam sebuah perintah eksekutif pada Selasa malam, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan bahwa ada ancaman serius akibat pasokan energi yang sangat rendah.
“Langkah-langkah mendesak diperlukan untuk memastikan stabilitas pasokan energi, kelangsungan aktivitas ekonomi, serta penyediaan layanan penting," katanya. Terakhir kali Filipina menetapkan status darurat nasional adalah saat pandemi Covid-19 pada 2020, ketika negara tersebut menerapkan salah satu kebijakan lockdown paling ketat di dunia.
Sementara negara lain telah mengambil langkah darurat untuk mengatasi krisis minyak akibat perang di Iran, termasuk melepas cadangan minyak strategis dan menyusun anggaran tambahan, Filipina tampaknya menjadi salah satu yang pertama secara resmi menetapkan status darurat nasional.
Adapun, Filipina, yang mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah, menyatakan memiliki ketahanan cadangan minyak untuk 45 hari per 20 Maret 2026.
Pada Selasa, Marcos mengatakan kepada Bloomberg Television bahwa sangat mungkin pesawat-pesawat akan berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan bakar jet. Terkait situasi ini, Filipina juga sedang berdiskusi dengan negara seperti Tiongkok dan Rusia untuk menambah pasokan bahan bakar.
Dalam status darurat, presiden akan membentuk komite yang memastikan ketersediaan bahan bakar, pangan, obat-obatan, produk pertanian, dan kebutuhan penting lainnya. Komite ini juga akan mengawasi langkah-langkah pengelolaan energi serta dukungan bagi konsumen dan sektor yang terdampak.
Kantor Komunikasi Presiden Filipina menyatakan bahwa Departemen Energi diperintahkan untuk mengambil langkah penghematan energi dan mencegah penimbunan. Perusahaan energi milik negara diberi wewenang untuk mengadakan bahan bakar dan produk minyak bumi serta melakukan pembayaran di muka melebihi 15% dari nilai kontrak. Lalu,
Departemen Perhubungan akan memberikan subsidi bahan bakar dan tarif transportasi, memperpanjang jam operasional kereta, serta menangguhkan biaya tol dan penerbangan. Sementara itu, departemen lain akan mempercepat penyaluran bantuan sosial, memantau kenaikan harga tidak wajar pada barang kebutuhan pokok, serta memfasilitasi pemulangan pekerja migran di Timur Tengah.
Dalam pernyataan pemerintah Filipina tidak disebutkan ada rencana menahan harga BBM. Filipina diketahui tidak memberikan subsidi bahan bakar secara luas, berbeda dengan negara tetangganya seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
Status darurat energi nasional ini akan berlaku selama 1 tahun, kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.[Bisnis.com]
