Opini: Propaganda AS dan Barat Gagal Total! Lebaran di Tiongkok Bukti Nyata Islam Justru Berjalan Baik dan Harmonis

Bharata Online - Di tengah derasnya arus informasi global yang sering kali membingkai Tiongkok secara sepihak, ada satu realitas yang jarang benar-benar diangkat secara utuh, yaitu bagaimana kehidupan umat Muslim di sana berjalan, khususnya saat momen besar seperti Idul Fitri.

Selama ini, publik internasional terutama yang dipengaruhi narasi dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lebih sering disuguhkan gambaran yang menekankan isu hak asasi manusia, kebebasan beragama, hingga dugaan penindasan sistematis terhadap Muslim, khususnya etnis Uyghur di Xinjiang.

Namun ketika kita melihat langsung fakta sosial seperti perayaan Idul Fitri, muncul realitas yang tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi tersebut. Justru terlihat adanya praktik keagamaan yang tetap berjalan, bahkan difasilitasi dan diperkuat oleh sistem negara yang terorganisir. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin selama ini dunia hanya melihat satu sisi cerita tanpa memahami kompleksitas yang sebenarnya terjadi?

Kalau kita mulai dari fondasi utamanya, pemerintah Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir telah mengembangkan pendekatan yang sangat terstruktur dalam mengelola keberagaman agama. Islam sebagai salah satu agama yang dianut oleh jutaan warga tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional yang menekankan stabilitas dan harmoni sosial.

Di wilayah seperti Xinjiang dan Ningxia, negara tidak hanya hadir sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan umat Muslim dapat menjalankan ibadahnya secara tertib dan terorganisir.

Menjelang Idul Fitri 2026, berbagai bentuk fasilitas tersebut kembali terlihat jelas. Aktivitas keagamaan selama Ramadan berjalan, distribusi makanan halal terjaga, dan masjid-masjid dipersiapkan untuk menampung jamaah dalam jumlah besar saat salat Id.

Bahkan dalam beberapa konteks lokal, terdapat fleksibilitas sosial yang diberikan agar umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman. Ini menunjukkan bahwa negara tidak menghapus praktik keagamaan, melainkan mengelolanya dalam kerangka yang lebih luas.

Menariknya, kalau kita melihat lebih dekat ke dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim di kota-kota besar Tiongkok, ada satu hal yang benar-benar menonjol dan jarang dibahas secara luas, yaitu bagaimana teknologi tidak hanya hadir di ruang publik umum, tetapi juga masuk langsung ke dalam ruang ibadah seperti masjid.

Ini bukan sekadar modernisasi biasa, tapi sudah masuk ke tahap transformasi yang mengubah cara umat menjalankan aktivitas keagamaan, termasuk saat Idul Fitri. Di kota-kota seperti Beijing dan Shenzhen, konsep “smart mosque” atau masjid pintar mulai menjadi realitas.

Salah satu contoh yang paling mencolok adalah masjid-masjid modern di Shenzhen yang dirancang bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat komunitas berbasis teknologi. 

Bayangkan saja, masjid tidak lagi sekadar bangunan konvensional, tetapi sudah dilengkapi dengan panel tenaga surya di atap untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus memanaskan air. Ini menunjukkan bahwa efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan sudah menjadi bagian dari desain tempat ibadah.

Tidak berhenti di situ, beberapa masjid juga mulai menerapkan sistem daur ulang air hujan, yang digunakan untuk kebutuhan operasional seperti kebersihan dan fasilitas umum. Ini memperlihatkan bahwa pendekatan Tiongkok terhadap agama tidak terlepas dari agenda besar pembangunan berkelanjutan. Bahkan dalam konteks ibadah, efisiensi dan inovasi tetap menjadi prioritas.

Kalau kita tarik ke aktivitas sosial keagamaan, penggunaan teknologi terasa semakin nyata. Kotak amal tradisional kini banyak digantikan dengan sistem digital berbasis QR code. Jamaah cukup menggunakan ponsel mereka melalui aplikasi seperti Alipay atau WeChat untuk bersedekah atau berinfak.

Ini bukan hanya mempermudah, tapi juga mencerminkan bagaimana masyarakat Tiongkok telah beralih ke sistem cashless secara luas, bahkan dalam aktivitas keagamaan. Saat Idul Fitri, sistem ini menjadi sangat relevan karena memudahkan distribusi zakat dan bantuan sosial secara cepat dan tepat sasaran.

Dari sisi kapasitas, masjid-masjid modern ini juga dirancang untuk menampung jumlah jamaah yang sangat besar. Di kota seperti Shenzhen, ada masjid yang mampu menampung hingga hampir 10.000 orang sekaligus.

Ini menjadi sangat penting saat momen seperti salat Id, di mana jumlah jamaah meningkat drastis. Dengan dukungan teknologi, pengelolaan massa menjadi jauh lebih teratur, mulai dari pengaturan pintu masuk hingga alur keluar jamaah.

Selain itu, digitalisasi juga hadir dalam bentuk akses informasi yang lebih luas. Jamaah bisa mendapatkan informasi terkait jadwal salat, kegiatan keagamaan, hingga pengumuman penting melalui sistem digital yang terintegrasi. Konektivitas internet di area masjid juga memungkinkan komunikasi yang lebih cepat antar komunitas, bahkan lintas kota.

Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi di masjid-masjid Tiongkok juga terintegrasi dengan sistem pengawasan negara. Penggunaan kamera CCTV dan sistem monitoring menjadi bagian dari manajemen keamanan, terutama di wilayah tertentu seperti Xinjiang.

Di Beijing sendiri, beberapa masjid seperti Masjid Doudian ikut dalam program modernisasi yang mencakup pengelolaan fasilitas sekaligus pengawasan.

Kalau dilihat secara sederhana, sebagian pihak mungkin langsung mengaitkan ini dengan pembatasan. Tapi dalam perspektif Tiongkok, ini lebih diposisikan sebagai bagian dari manajemen stabilitas dan keamanan publik. Dalam kerangka yang lebih luas, pendekatan ini justru dianggap sebagai cara untuk memastikan aktivitas keagamaan tetap berjalan dengan tertib tanpa gangguan.

Yang juga menarik adalah bagaimana modernisasi ini tetap mempertahankan unsur budaya lokal. Beberapa masjid di Beijing mengalami renovasi dengan memadukan arsitektur tradisional Tiongkok seperti atap bergaya pagoda dengan fasilitas modern.

Ini adalah bagian dari apa yang sering disebut sebagai “sinisisasi”, yaitu proses integrasi budaya lokal ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama. Hasilnya adalah bangunan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat.

Teknologi ramah lingkungan juga menjadi bagian penting dari transformasi ini. Konsep smart building mulai diterapkan di masjid-masjid modern, dengan penggunaan sensor untuk mengatur pencahayaan dan ventilasi secara otomatis. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan jamaah, tetapi juga menghemat energi secara signifikan.

Kalau kita lihat secara keseluruhan, integrasi teknologi ini justru memperkuat narasi bahwa praktik keagamaan di Tiongkok tidak dihilangkan, melainkan ditransformasikan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Ini menjadi kontras yang menarik dengan narasi yang sering berkembang di Barat, yang cenderung melihat situasi Muslim di Tiongkok secara negatif.

Sebaliknya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masjid tetap aktif, bahkan berkembang menjadi lebih modern dan efisien. Jamaah tetap beribadah, tradisi tetap dijalankan, dan teknologi justru memperkuat semua itu. Dalam konteks Idul Fitri, semua fasilitas ini berperan besar dalam memastikan perayaan berjalan lancar, aman, dan nyaman.

Dengan kata lain, kalau kita benar-benar melihat dari dekat, yang terjadi bukanlah penghapusan identitas keagamaan, tetapi sebuah proses adaptasi dan integrasi yang unik antara agama, teknologi, dan negara. Dan di sinilah kita bisa melihat bagaimana Tiongkok membangun modelnya sendiri, sebuah model yang mungkin berbeda tetapi tidak bisa begitu saja disederhanakan oleh narasi tunggal dari luar.

Jika dilihat dari perspektif teori hubungan internasional, pendekatan ini mencerminkan model developmental state yang khas. Negara tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang mendukung stabilitas jangka panjang. Teknologi dalam hal ini menjadi alat strategis untuk memperkuat kohesi sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Masuk ke dalam suasana perayaan, Idul Fitri di Tiongkok memiliki karakter yang unik. Meskipun umat Islam merupakan minoritas, mereka tetap merayakan hari kemenangan ini dengan penuh makna. Komunitas seperti Hui dan Uyghur mempertahankan tradisi mereka, tetapi juga beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih luas.

Di Xinjiang, suasana Lebaran bisa terasa sangat meriah dengan nuansa budaya lokal yang kuat, sementara di Beijing, perayaan berlangsung lebih sederhana namun tetap hangat. Salat Id tetap menjadi pusat dari perayaan ini. Ribuan jamaah berkumpul sejak pagi hari, menunjukkan bahwa aktivitas keagamaan tetap berjalan secara kolektif.

Setelah salat, tradisi silaturahmi dilakukan dalam skala komunitas yang ada di masing-masing daerah itu saja. Tidak ada mudik besar-besaran seperti di Indonesia, tetapi hubungan sosial tetap terjaga melalui interaksi yang lebih dekat dan personal.

Teknologi kembali memainkan peran penting di sini. Bagi mereka yang tidak bisa bertemu langsung, komunikasi dilakukan melalui platform digital seperti WeChat. Ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak menghilangkan nilai-nilai tradisional, tetapi justru memperkuatnya dengan cara yang baru.

Tradisi berbagi juga menjadi elemen penting dalam perayaan Idul Fitri di Tiongkok. Umat Muslim saling membantu, berbagi makanan, dan mempererat solidaritas sosial. Ini mencerminkan nilai universal Islam yang tetap hidup di tengah masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, Idul Fitri tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga sarana memperkuat kohesi sosial.

Namun yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana fakta-fakta ini bertentangan dengan narasi yang berkembang di Barat. Selama ini, isu tentang Muslim di Tiongkok sering kali dikaitkan dengan penindasan dan pembatasan. Tetapi jika kita melihat langsung praktik Idul Fitri, terlihat bahwa aktivitas keagamaan tetap berlangsung. Masjid digunakan, ibadah dilakukan, dan tradisi dijaga.

Perbedaan ini menunjukkan adanya benturan perspektif. Dari sudut pandang Tiongkok, kebijakan yang diterapkan di Xinjiang lebih dilihat sebagai upaya menjaga stabilitas, mencegah radikalisme, dan mendorong pembangunan ekonomi. Perspektif ini juga didukung oleh beberapa negara Muslim yang melihat pendekatan tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Dalam kerangka konstruktivisme, perbedaan narasi ini mencerminkan bagaimana identitas dan kepentingan membentuk cara pandang suatu negara terhadap isu tertentu. Barat menekankan kebebasan individu, sementara Tiongkok menekankan stabilitas kolektif. Fakta perayaan Idul Fitri yang tetap berlangsung menunjukkan bahwa realitas di lapangan tidak bisa disederhanakan.

Dari perspektif realisme, langkah Tiongkok dalam mengelola keberagaman ini juga sangat strategis. Stabilitas internal merupakan fondasi utama kekuatan negara. Dengan memastikan semua kelompok merasa terakomodasi, potensi konflik dapat diminimalkan. Teknologi dalam hal ini menjadi alat yang mempercepat proses tersebut.

Selain itu, keberhasilan menjaga harmoni ini juga memiliki dimensi soft power. Tiongkok dapat menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki model sendiri dalam mengelola keberagaman, yang berbeda dengan Barat tetapi tetap efektif. Ini menjadi penting dalam konteks persaingan global yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, Idul Fitri di Tiongkok bukan hanya tentang perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana negara, masyarakat, dan teknologi dapat bekerja bersama. Fakta bahwa perayaan ini tetap berlangsung dengan dukungan kebijakan dan teknologi menunjukkan bahwa narasi tunggal tentang penindasan tidak cukup untuk menjelaskan realitas yang ada. 

Justru yang terlihat adalah sebuah sistem yang berusaha menyeimbangkan antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial. Di tengah dunia yang penuh dengan perbedaan perspektif dan kepentingan, mungkin yang paling penting adalah melihat fakta secara utuh dan tidak terjebak pada satu narasi saja.

Karena pada akhirnya, realitas sering kali jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Dan Idul Fitri di Tiongkok menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kompleksitas itu bekerja dalam praktik kehidupan sehari-hari.