Bharata Online - Pemerintah Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pendekatan yang semakin sistematis dalam mengelola keberagaman agama, termasuk dalam memfasilitasi umat Islam menjalankan ibadah dan merayakan hari besar seperti Idul Fitri. Jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai enabler yang menciptakan kondisi stabil bagi praktik keagamaan tetap berlangsung dalam kerangka harmoni sosial dan integrasi nasional. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan yang memberikan ruang bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan hingga merayakan Idul Fitri secara relatif kondusif, termasuk penyesuaian jam kerja di beberapa wilayah dengan mayoritas Muslim, pengamanan masjid saat salat Id, serta dukungan logistik dan administratif terhadap kegiatan keagamaan di daerah-daerah seperti Xinjiang dan Ningxia.
Dalam konteks terbaru menjelang Idul Fitri 2026, pola ini semakin terlihat sebagai bagian dari strategi stabilitas sosial jangka panjang. Pemerintah daerah di wilayah dengan populasi Muslim signifikan diketahui kembali memberikan fleksibilitas tertentu, seperti kemudahan akses transportasi lokal, pengaturan aktivitas pasar halal, serta dukungan terhadap kegiatan komunitas yang berkaitan dengan Ramadan dan Lebaran. Dalam kerangka teori hubungan internasional, khususnya pendekatan state-centric realism yang dimodifikasi dengan social governance ala Tiongkok, kebijakan ini dapat dibaca sebagai upaya negara menjaga legitimasi domestik melalui pengelolaan harmoni sosial berbasis kontrol yang adaptif, bukan represif semata seperti yang sering disederhanakan dalam narasi Barat. Negara memahami bahwa stabilitas internal merupakan fondasi utama kekuatan nasional, sehingga pengelolaan minoritas, termasuk umat Islam, ditempatkan dalam kerangka kepentingan strategis nasional.
Lebih jauh lagi, jika menggunakan perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional, praktik keagamaan umat Islam di Tiongkok tidak bisa dilepaskan dari konstruksi identitas yang unik. Komunitas seperti Hui dan Uyghur memainkan peran penting dalam membentuk wajah Islam Tiongkok yang berbeda dengan Timur Tengah maupun Asia Tenggara. Di sinilah negara berperan sebagai aktor yang membingkai identitas tersebut agar tetap kompatibel dengan nilai-nilai sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Dalam konteks ini, perayaan Idul Fitri bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara identitas religius dan identitas nasional.
Ketika memasuki perayaan Lebaran itu sendiri, terlihat jelas bahwa Idul Fitri di Tiongkok memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan sintesis antara ajaran Islam dan budaya lokal. Di berbagai wilayah, terutama di Xinjiang dan Ningxia, masyarakat Muslim merayakan Lebaran dengan penuh khidmat, dimulai dari salat Id berjamaah yang diadakan di masjid-masjid besar seperti Masjid Niujie di Beijing. Ribuan jamaah berkumpul sejak pagi hari, menunjukkan bahwa meskipun sebagai minoritas, umat Islam tetap memiliki ruang untuk mengekspresikan keyakinannya secara kolektif.
Namun yang menarik, berbeda dengan negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, perayaan Lebaran di Tiongkok tidak diwarnai oleh fenomena mudik besar-besaran. Hal ini bukan semata karena keterbatasan, melainkan karena struktur sosial dan geografis yang berbeda. Perayaan cenderung berlangsung secara lokal, lebih sederhana, namun justru memperlihatkan kedalaman makna kebersamaan dalam lingkup komunitas. Tradisi silaturahmi tetap dijaga, tetapi dalam skala yang lebih intim dan terfokus pada hubungan sosial terdekat.
Dari sudut pandang sosiologis, pola ini mencerminkan bagaimana komunitas minoritas beradaptasi dengan lingkungan mayoritas tanpa kehilangan identitas inti mereka. Negara, dalam hal ini, berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara integrasi dan diferensiasi. Ini berbeda dengan pendekatan liberal Barat yang sering menekankan individualisme, sementara Tiongkok mengedepankan kolektivitas dan harmoni sosial sebagai nilai utama.
Tradisi berbagi dan sedekah juga menjadi elemen penting dalam Lebaran di Tiongkok. Umat Muslim saling memberikan makanan, membantu yang membutuhkan, dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam konteks teori soft power, praktik ini sebenarnya berkontribusi pada citra positif Islam di mata masyarakat luas Tiongkok, sekaligus memperkuat kohesi sosial lintas etnis dan agama. Negara secara tidak langsung diuntungkan karena praktik-praktik ini mendukung stabilitas sosial tanpa perlu intervensi berlebihan.
Dalam hal budaya, penggunaan busana tradisional seperti pakaian khas Uyghur saat Lebaran menunjukkan bahwa identitas etnis tetap hidup dan bahkan dirayakan dalam kerangka nasional. Ini menjadi bukti bahwa modernisasi di Tiongkok tidak sepenuhnya menghapus tradisi lokal, melainkan mengintegrasikannya ke dalam narasi besar pembangunan nasional. Dalam perspektif developmental state, ini adalah contoh bagaimana negara mampu mengelola modernitas tanpa kehilangan akar budaya.
Perbedaan suasana Lebaran antar wilayah juga menunjukkan kompleksitas sosial Tiongkok. Di daerah seperti Ningxia, suasana Lebaran terasa lebih meriah karena konsentrasi populasi Muslim yang tinggi, sementara di kota besar seperti Beijing, perayaan lebih sederhana karena umat Islam hidup berdampingan dengan masyarakat multikultural. Ini mencerminkan fleksibilitas sosial yang tinggi, di mana praktik keagamaan menyesuaikan dengan konteks lokal tanpa kehilangan esensi.
Jika dianalisis secara geopolitik, keberhasilan Tiongkok dalam mengelola perayaan keagamaan minoritas seperti Idul Fitri juga memiliki implikasi eksternal. Di tengah kritik internasional, terutama dari negara-negara Barat terkait isu hak asasi manusia di Xinjiang, realitas sosial di lapangan yang menunjukkan tetap berlangsungnya praktik keagamaan menjadi counter-narrative yang penting. Tiongkok dapat menggunakan ini sebagai bagian dari diplomasi publik untuk menunjukkan bahwa stabilitas dan pembangunan tetap berjalan seiring dengan keberagaman budaya dan agama.
Dalam kerangka teori realisme ofensif, langkah ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategi mempertahankan kekuatan nasional dengan meminimalkan potensi konflik internal. Sementara dalam perspektif liberal institusionalisme, kebijakan ini menunjukkan adanya institusionalisasi hubungan antara negara dan komunitas agama yang memungkinkan terciptanya keteraturan sosial yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, perayaan Idul Fitri di Tiongkok bukan sekadar peristiwa keagamaan, melainkan refleksi dari model pengelolaan negara terhadap keberagaman. Dengan pendekatan yang menggabungkan kontrol, fasilitasi, dan integrasi, Tiongkok menunjukkan bahwa stabilitas tidak harus dicapai dengan homogenisasi, tetapi dapat dibangun melalui pengelolaan perbedaan secara strategis. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, model ini menawarkan alternatif menarik tentang bagaimana negara dapat tetap kuat tanpa harus menghapus identitas lokal dan keagamaan warganya.
