BEIJING, Radio Bharata Online - Seorang pejabat senior keamanan Kenya membantah klaim laporan Reuters, yang mengatakan bahwa peretas Tiongkok melakukan serangan siber terhadap pemerintah Kenya sejak 2019. Menurut pejabat itu, tuduhan dalam artikel tersebut tidak memiliki bukti yang otoritatif tentang keberadaan mereka.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Kamis, Dr. Raymond Omollo, Sekretaris Utama untuk Keamanan Dalam Negeri dan Administrasi Nasional Kenya, mengatakan tidak ada verifikasi konklusif yang diberikan oleh pejabat terkait, baik dari pemerintah Kenya maupun Tiongkok dalam artikel tersebut, yang awalnya diterbitkan pada 23 Mei 2023, dan diperbarui keesokan harinya.
Menurut Omollo, artikel tersebut harus dilihat sebagai propaganda yang disponsori. Peredarannya yang luas dan kesigapan dalam mengaitkannya dengan media asing lain, yang memiliki kecenderungan yang sudah diketahui, mengisyaratkan adanya serangan yang terkoordinasi terhadap kedaulatan Kenya.
Dalam artikel tersebut, Reuters melaporkan bahwa peretasan yang menargetkan delapan kementerian dan departemen pemerintah Kenya, dicurigai dilakukan oleh kelompok peretas yang disponsori oleh Tiongkok. Dalam laporannya itu, Reuters mengutip analis intelijen Kenya, dan sebuah perusahaan keamanan siber di Amerika Serikat.
Omollo berpendapat, tidak masuk akal bahwa kementerian-kementerian utama diretas oleh peretas pihak ketiga dari Tiongkok. Karena sebagian besar infrastruktur jaringan penting yang digunakan oleh Kenya, berasal dari negara tersebut.
Omollo menambahkan bahwa infrastruktur keamanan siber Kenya masih dalam tahap pembentukan, dan hal ini menandakan adanya risiko tinggi terhadap ancaman siber.
Sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Nairobi, juga menepis klaim yang dibuat oleh laporan Reuters tersebut, menyebutnya sebagai "tidak berdasar, mengada-ada, dan omong kosong belaka." (CGTN)
