Beijing, Bharata Online - Pada hari Kamis (12/11), Tiongkok menyerukan kepada komunitas internasional untuk menemukan tempat yang paling tepat bagi Sekretariat Perjanjian di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mengenai Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional (Perjanjian BBNJ) untuk pengoperasiannya yang efisien, dengan menyoroti masalah dengan pencalonan bersama oleh Belgia dan Chili.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyampaikan pernyataan tersebut pada konferensi pers reguler setelah Belgia dan Chili pada 6 November 2026 mengumumkan keputusan untuk menggabungkan pencalonan mereka untuk kursi sekretariat. Pencalonan bersama ini menetapkan bahwa sekretariat akan berbasis di kota Valparaíso, Chili, Mekanisme Kliring (CHM) akan dipasang dan beroperasi dari Brussel, dan Brussel akan menjadi tuan rumah pertemuan badan-badan bawahan.
Mao mengatakan bahwa awal tahun ini, Tiongkok mencalonkan Xiamen untuk mengajukan diri sebagai kursi Sekretariat Perjanjian BBNJ, dan mencatat bahwa pencalonan tersebut dengan cepat mendapat dukungan dari mayoritas Pihak-Pihak dalam Perjanjian tersebut.
"Dengan mencari kesepakatan rahasia yang tidak sah mengenai isu-isu yang seharusnya ditentukan oleh Konferensi Para Pihak (COP), pencalonan bersama ini bermasalah dalam setidaknya enam aspek," kata Jubir tersebut.
Pertama, hal itu melanggar ketentuan Perjanjian BBNJ. Menurut perjanjian tersebut, tempat kedudukan sekretariat, modalitas khusus untuk pengoperasian CHM, termasuk pemasangannya, serta tempat badan-badan bawahan mengadakan pertemuan mereka, semuanya akan ditentukan oleh COP, dan CHM akan dikelola oleh sekretariat, katanya.
Belgia dan Chili melakukan transaksi rahasia mengenai hal-hal yang seharusnya ditentukan secara kolektif oleh semua Pihak dalam Perjanjian tersebut. Ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian dan tindakan tidak menghormati wewenang COP, kata Mao.
Kedua, hal itu melanggar keadilan prosedural, kata Mao, seraya menambahkan bahwa pemilihan tempat kedudukan sekretariat dan pengembangan CHM adalah dua hal yang berbeda sifatnya yang dijadwalkan untuk ditentukan secara kolektif oleh COP melalui keputusan terpisah.
Usulan Belgia-Chili menggabungkan keduanya dalam upaya untuk memaksakannya sebagai satu paket kepada Pihak-Pihak lain, yang bertentangan dengan aturan prosedural yang berlaku dan merupakan pembajakan kehendak Para Pihak, katanya.
Ketiga, hal itu bertentangan dengan praktik internasional yang telah mapan. Menekankan bahwa pengelolaan CHM merupakan mandat utama sekretariat, Mao mengatakan dalam praktik yang ditetapkan oleh perjanjian internasional lainnya seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati, sekretariat dan CHM berlokasi di tempat yang sama.
Usulan Belgia-Chili, yang menempatkan Sekretariat dan CHM secara terpisah di seberang lautan, tanpa diragukan lagi akan meningkatkan biaya operasional, menurunkan efisiensi manajemen, dan meningkatkan beban keuangan pada Para Pihak dalam Perjanjian tersebut, kata Mao.
Keempat, hal itu bertentangan dengan distribusi geografis yang adil. Sebagian besar lembaga global utama berbasis di Eropa, tanpa ada yang berlokasi di Asia. Negara-negara berkembang telah menyerukan kepada lembaga-lembaga global untuk memperbaiki ketidakadilan yang telah lama ada ini dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan yang lebih besar, kata Jubir tersebut.
Ia mengatakan bahwa Brussel sudah menjadi rumah bagi markas besar NATO dan Uni Eropa. "Jika kota non-pesisir ini juga menjadi tuan rumah CHM dari perjanjian terkait kelautan, hal itu akan semakin memperlebar kesenjangan digital yang merugikan kepentingan bersama Global South," ujar Mao.
Kelima, hal itu bertentangan dengan persaingan yang adil. Mengingat Sekretariat BBNJ bertugas untuk berkontribusi pada tata kelola laut global, dan pemilihan kursinya harus merupakan proses yang adil dan ramah sesuai dengan aturan, Mao mengatakan bahwa proposal Belgia-Chili, bagaimanapun, mempolitisasi proses penawaran dan berupaya memecah belah Para Pihak menjadi kubu-kubu.
Hal itu tidak hanya merusak prinsip persaingan yang adil, ramah, dan sehat, tetapi juga meniadakan esensi multilateralisme, katanya.
Keenam, hal itu bertentangan dengan komitmen awal. Chili pertama kali mengajukan penawaran dengan alasan signifikansinya bagi Global South. Namun menurut proposal baru, Chili tidak akan lagi mengambil alih fungsi substantif sekretariat tersebut. Belgia, di pihak lain, hanya berupaya menjadi tuan rumah CHM dan dengan demikian secara efektif telah melepaskan tawarannya untuk kursi sekretariat, kata Mao.
Menekankan bahwa adopsi dan pemberlakuan Perjanjian BBNJ merupakan kemenangan multilateralisme, Mao mengatakan implementasinya juga perlu melayani dan memajukan kesejahteraan bersama seluruh umat manusia.
"Tiongkok dengan tegas mendukung multilateralisme serta tujuan-tujuan PBB, dan berkomitmen untuk memajukan serta menyempurnakan tata kelola kelautan global. Sebagai salah satu penandatangan dan pihak pertama dalam Perjanjian tersebut, sekaligus kontributor terbesar berdasarkan penilaian anggaran, Tiongkok memiliki keinginan, kemampuan, dan keyakinan untuk memberikan dukungan serta sokongan yang kuat bagi operasional Sekretariat. Tiongkok telah sepenuhnya siap. Kami berharap dapat bekerja sama dengan seluruh pihak dalam Perjanjian ini untuk memastikan proses pemilihan lokasi Sekretariat tetap berjalan ke arah yang tepat, serta menjunjung tinggi kepentingan menyeluruh dan mendasar dari komunitas internasional, khususnya kepentingan negara-negara berkembang," ujar Mao.
