JOHANNESBURG, Radio Bharata Online -- Kesepakatan untuk memperluas kelompok negara-negara berkembang terkemuka BRICS, dibahas dalam perundingan yang berlangsung selama 11 jam pada pertemuan puncak hari Rabu (23/8/2023).
Meskipun seluruh anggota BRICS secara terbuka menyatakan dukungannya untuk mengembangkan blok tersebut, ternyata ada perbedaan pendapat di antara para pemimpin, mengenai seberapa besar dan seberapa cepat dukungan tersebut akan diberikan.
Tuan rumah KTT BRICS, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Naledi Pandor yang berbicara pada hari Rabu mengatakan, bahwa para pemimpin BRICS telah menyetujui mekanisme untuk mempertimbangkan anggota baru.
Tapi, seorang pejabat negara anggota BRICS yang mengetahui langsung diskusi tersebut mengatakan kepada Reuters, bahwa para pemimpin belum menandatangani kerangka kerja penerimaan final. Sumber tersebut mengatakan, perjanjian ditunda setelah Perdana Menteri India Narendra Modi memperkenalkan kriteria penerimaan baru.
India mendorong konsensus mengenai kriteria, serta masalah nama kandidat. Pejabat negara BRICS mengatakan, bahwa kriteria penerimaan yang diusulkan Modi dari India, termasuk mewajibkan anggotanya tidak menjadi sasaran sanksi internasional. Syarat itu otomatis menggugurkan kandidat potensial Iran dan Venezuela. Selain itu, Modi juga mendorong persyaratan minimum PDB per kapita.
Padahal negara-negara BRICS sendiri memiliki skala ekonomi yang sangat berbeda. Pemerintahan tiap anggota pun mempunyai tujuan kebijakan luar negeri yang seringkali berbeda.
Kondisi-kondisi tersebut menjadi faktor yang menyulitkan bagi BRICS, yang model pengambilan keputusannya secara konsensus memberikan hak veto secara de facto, kepada setiap anggotanya.
Tiongkok telah lama menyerukan perluasan BRICS sebagai sarana untuk mengembangkan tatanan dunia multipolar untuk menantang dominasi Barat.
Demikian juga Rusia, ingin menunjukkan kepada negara-negara Barat bahwa negara itu masih mempunyai sekutu. Sebaliknya, Brazil dan India telah menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Barat. (Republika)
