New York, Radio Bharata Online - Seorang utusan Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan dalam sebuah himbauan pada hari Selasa (21/11) bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Ukraina harus benar-benar mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan menahan diri untuk tidak menyerang warga sipil dan infrastruktur sipil.
Geng Shuang, Wakil Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB, menyampaikan pernyataan tersebut sambil menyoroti kerusakan yang disebabkan oleh krisis Ukraina yang berkepanjangan pada infrastruktur penting di daerah-daerah yang terkena dampak, di Dewan Keamanan PBB.
Ia menekankan kekurangan pasokan material yang parah, kesulitan dalam mengakses layanan publik yang penting seperti air, listrik, dan pemanas, dan situasi kemanusiaan yang mengkhawatirkan di Ukraina.
Utusan Tiongkok itu meminta masyarakat internasional dan badan-badan kemanusiaan berdasarkan prinsip kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan kemandirian, untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena dampak krisis, mempercepat perbaikan infrastruktur sipil, menyediakan pasokan musim dingin dan peralatan pemanas untuk penduduk yang terkena dampak, dan memastikan mata pencaharian dasar para pengungsi.
Ia juga menyatakan keprihatinannya mengenai dampak yang ditimbulkan oleh situasi di Ukraina.
"Krisis yang berkepanjangan dan kompleks di Ukraina bukanlah kepentingan pihak manapun. Negara-negara berkembang adalah yang paling terpengaruh oleh efek limpahannya. Pengenaan sanksi sepihak dan yurisdiksi yang panjang di luar hukum internasional hanya akan mengganggu rantai industri dan pasokan global dan memperlambat realisasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030," ujar Geng.
"Tiongkok menyerukan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan upayanya. Secara khusus, negara-negara yang memiliki pengaruh besar harus memainkan peran aktif dalam menghindari penyebaran efek limpahan krisis yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdamaian, dan mengarahkan situasi kembali ke jalur yang benar untuk penyelesaian politik pada tanggal yang lebih awal," tegasnya.
