Seoul, Radio Bharata Online - Anggota kelompok sipil Korea Selatan turun ke jalan-jalan Seoul pada hari Selasa (25/4) menyerukan tindakan yang jelas untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea dan menghentikan kerja sama militer dengan Jepang dan Amerika Serikat, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke AS pada hari sebelumnya.
Rapat umum tersebut berlangsung menjelang pertemuan puncak yang direncanakan di Washington, D.C., antara Yoon dan Presiden AS, Joe Biden, pada hari Rabu (26/4).
Perwakilan dari beberapa kelompok sipil berkumpul di depan Kantor Kepresidenan dan menyuarakan keprihatinan mereka bahwa upaya AS yang bertujuan untuk meningkatkan aliansi regional dan memberlakukan "pencegahan yang diperluas" terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) malah hanya akan mengarah pada eskalasi ketegangan regional lebih lanjut.
Para demonstran mengatakan mereka tidak nyaman dengan KTT tersebut dan mendesak pemerintah Korea Selatan dan AS untuk berhenti memperkuat pencegahan terhadap DPRK dan sebagai gantinya memulai dialog untuk mendorong perdamaian.
"Apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin Korea Selatan dan AS adalah menemukan solusi yang realistis untuk perdamaian di Semenanjung Korea dan meredakan eskalasi ketegangan militer sebelum segalanya. Ini bukan waktunya untuk berbicara tentang 'pencegahan', tetapi untuk melakukan upaya guna waspada terhadap konflik bersenjata. Memperkuat strategi militer yang mengandalkan kemampuan serangan nuklir AS hanya akan meningkatkan risiko perang nuklir di semenanjung," jelas seorang pengunjuk rasa.
Sementara itu, sekelompok aktivis selanjutnya mengadakan rapat umum di dekat Kedutaan Besar AS di Seoul pada Selasa (25/4) sore, mengecam Amerika Serikat atas dugaan upayanya menguping pejabat tinggi Korea Selatan.
Dokumen Pentagon yang bocor baru-baru ini mengungkapkan bahwa unit intelijen AS telah memata-matai sekutu mereka, termasuk pejabat Korea Selatan, memicu kekhawatiran luas di antara sekutu dan menyebabkan rasa malu bagi pihak AS.
Kelompok sipil tersebut mengatakan bahwa perilaku seperti itu jelas merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Korea Selatan, dan diyakini telah menyebabkan kerugian serius bagi keamanan nasional negara itu.
Mereka juga berjanji untuk meminta pertanggungjawaban personel yang terlibat di pihak Korea karena pemerintah menyerahkan haknya sebagai negara berdaulat dan merusak martabat nasional Korea Selatan.
