Beijing, Bharata Online - Menurut seorang pakar asal Tiongkok, Tiongkok dapat memainkan peran kunci dalam menstabilkan tata kelola kesehatan global, membantu negara-negara berkembang membangun kapasitas mereka, serta mengubah berbagai inovasinya menjadi barang publik bersama—terutama di saat sejumlah negara mulai menarik diri dari multilateralisme.
Dalam sebuah pertemuan di Beijing pada hari Senin (12/10) dan Selasa (13/10), Presiden Tiongkok, Xi Jinping, menyerukan upaya yang lebih besar untuk mengembangkan program kesehatan nasional serta mencapai kemajuan yang menentukan dalam "Inisiatif Tiongkok Sehat" (Healthy China Initiative) di tahun-tahun mendatang.
Xu Jin, seorang Asisten Profesor di Pusat Studi Pengembangan Kesehatan Tiongkok (China Center for Health Development Studies) di Universitas Peking yang bergengsi, menyampaikan pandangannya mengenai berbagai masalah mendesak yang dihadapi sektor kesehatan global dalam sebuah wawancara dengan China Media Group (CMG) pada hari Rabu (15/10).
Meskipun saat ini terdapat tantangan terhadap multilateralisme dan pengetatan anggaran kesehatan, Xu menegaskan bahwa kerja sama internasional di bidang kesehatan bukanlah sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan. Ia menekankan bahwa penyakit tidak mengenal paspor, dan ancaman kesehatan tidak berhenti di perbatasan negara. Menurutnya, ketika pandemi melanda atau beban penyakit menular meningkat, tidak ada satu pun negara yang mampu menangani masalah tersebut atau melindungi penduduknya secara sendirian.
Xu lebih lanjut mencatat bahwa dalam isu kesehatan, keamanan nasional dan solidaritas global pada dasarnya merupakan hal yang sama. Dalam situasi seperti ini, bertindak sendiri justru dapat membuat semua pihak menjadi kurang aman, sehingga tata kelola kesehatan global menjadi jauh lebih krusial daripada sebelumnya.
Xu memaparkan bidang-bidang utama di mana ia meyakini Tiongkok dapat memberikan kontribusi nyata dalam memajukan kesehatan global.
"Pertama, Tiongkok dapat menjadi penstabil bagi tata kelola kesehatan global di saat beberapa negara mulai menarik diri dari multilateralisme. Dukungan konsisten Tiongkok terhadap WHO, partisipasinya dalam negosiasi perjanjian pandemi, serta komitmennya terhadap bantuan kesehatan menunjukkan bahwa sebuah negara besar tetap dapat memandang kesehatan sebagai barang publik global," ujarnya.
"Kedua, Tiongkok dapat menjembatani kesenjangan kapabilitas bagi negara-negara berkembang. Tiongkok telah membuktikan bahwa negara dengan populasi besar dapat mencapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage) melalui layanan kesehatan primer yang kuat, pencegahan penyakit, serta sistem yang hemat biaya. Jalur ini sangat relevan bagi negara-negara di belahan dunia selatan (Global South). Melalui kerja sama 'Belt and Road', kemitraan antar-rumah sakit, dan berbagai inisiatif lainnya, Tiongkok dapat membantu negara-negara tersebut membangun kapasitas mereka sendiri, sehingga mereka tidak sekadar bergantung pada bantuan pihak lain," kata pakar tersebut.
"Ketiga, Tiongkok dapat mengubah inovasi dalam negerinya menjadi barang publik global yang dapat dibagikan. Mulai dari metode eliminasi malaria hingga manufaktur vaksin, serta pengobatan tradisional hingga kesehatan digital, Tiongkok memiliki solusi yang praktis, dapat diperluas (skalabel), dan terjangkau. Kuncinya adalah membagikan solusi-solusi tersebut sebagai barang publik melalui transfer teknologi, penelitian bersama, pertukaran data secara terbuka, serta berbagai bentuk pembangunan kapabilitas bersama lainnya," ujar Xu.
"Singkatnya, tata kelola kesehatan global membutuhkan negara-negara yang memimpin dengan cara membangun, bukan dengan menarik diri. Peran Tiongkok adalah menjadikan kerja sama di bidang kesehatan lebih praktis, lebih adil, dan lebih mampu menjawab kebutuhan kesehatan di tingkat lokal," tambahnya.
