Qingdao, Bharata Online - Para legislator Tiongkok menyetujui undang-undang mengenai kegiatan dan perlindungan lingkungan di Antartika pada hari Jumat (6/11), yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Undang-undang tersebut disahkan dalam sidang Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dan terdiri dari tujuh bab, yang mencakup ketentuan umum, izin kegiatan di Antartika, perlindungan lingkungan Antartika, inspeksi, observasi dan pemeriksaan, pengamanan dan pengawasan, tanggung jawab hukum, serta ketentuan tambahan.
Berdasarkan undang-undang ini, Tiongkok akan memperkuat pengelolaan kegiatan ekspedisi di Antartika. Pihak yang mengajukan izin untuk ekspedisi, pariwisata, atau pelayaran diwajibkan menyerahkan sejumlah dokumen kepada pihak berwenang, termasuk rencana kegiatan dan analisis dampak lingkungan.
Menurut undang-undang tersebut, siapa pun yang melakukan kegiatan di Antartika wajib melindungi flora dan fauna setempat, menangani serta membuang limbah dengan benar, dan mencegah pencemaran laut guna menghindari atau meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan.
Undang-undang ini juga menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di Antartika.
Pada hari Sabtu (7/11), ekspedisi ilmiah Antartika ke-43 Tiongkok resmi dimulai dengan dukungan dari undang-undang yang baru disahkan tersebut.
Selama empat dekade terakhir, Tiongkok telah menyelenggarakan ekspedisi ilmiah tahunan ke Antartika, yang melibatkan para peneliti dari Ocean University of China (Universitas Kelautan Tiongkok).
"Peserta dalam kegiatan Tiongkok di Antartika kini tidak lagi terbatas pada tim yang diorganisir oleh negara. Mereka berasal dari berbagai sektor, dengan jumlah yang semakin banyak dan latar belakang yang semakin beragam. Salah satu isu utama yang harus ditangani oleh undang-undang ini adalah memastikan ekspedisi ilmiah nasional kita tidak terganggu, serta menjamin bahwa seluruh kegiatan Tiongkok di Antartika berjalan secara sah dan tertib," ujar Liu Huirong, Direktur Pusat Penelitian Kutub di Ocean University of China.
Bagi para ilmuwan, undang-undang tersebut menjanjikan penelitian yang lebih cerdas dan terkoordinasi dengan lebih baik.
"Undang-undang ini mengubah model lama, dengan ekspedisi penelitian hanya diatur oleh peraturan departemen, sekaligus mengisi kekosongan penting dalam sistem kita. Regulasi ini juga memberikan panduan bagi universitas untuk menyelenggarakan ekspedisi penelitian mereka sendiri. Ke depannya, Ocean University of China dapat mengintegrasikan rencana ekspedisinya ke dalam rencana nasional secara keseluruhan," kata Liu.
Sebagai Pihak Konsultatif Traktat Antartika sejak tahun 1985, Tiongkok mengambil langkah penting dengan menuangkan kewajiban serta komitmennya ke dalam hukum domestik yang mengikat, seiring dengan terus meluasnya kehadiran negara tersebut di Antartika.
Sebagai pasar sumber wisatawan terbesar kedua di dunia untuk pariwisata Antartika, Tiongkok juga telah memasukkan ketentuan khusus mengenai kegiatan pariwisata ke dalam undang-undang tersebut.
"Hal ini memungkinkan kami untuk memenuhi kewajiban sebagai negara besar: memastikan seluruh kegiatan kami tidak merusak lingkungan Antartika, melestarikan Antartika dengan lebih baik, serta berbagi manfaat dari perlindungan Antartika kepada seluruh dunia. Kami juga berharap dengan disahkannya undang-undang ini, akan ada lebih banyak ilmuwan dan organisasi yang melakukan ekspedisi bersama ke Antartika dengan Tiongkok, sehingga dapat berperan lebih besar dalam membantu umat manusia memahami, melindungi, dan memanfaatkan Antartika," jelas Lyu Zhongmei, Wakil Ketua Komite Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya pada Kongres Rakyat Nasional ke-14.
