Beijing, Bharata Online - Mencegah kebangkitan kembali militerisme adalah kewajiban Jepang dan keinginan teguh komunitas internasional, termasuk Tiongkok, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, pada hari Senin (20/4).
Guo Jiakun menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers harian di Beijing sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang protes baru-baru ini oleh puluhan ribu warga Jepang terhadap upaya pemerintah Jepang untuk merevisi Konstitusi pasifis negara tersebut.
"Kami juga mencatat bahwa dorongan Jepang untuk revisi konstitusi semakin dipertanyakan dan ditolak di Jepang sendiri serta negara-negara tetangga di Asia dan dunia yang lebih luas. Militeris Jepang tidak hanya melakukan kekejaman terhadap rakyat di Tiongkok dan negara-negara lain di Asia, tetapi juga membawa penderitaan yang mendalam bagi rakyat Jepang. Revisi konstitusi Jepang menyangkut tatanan internasional pascaperang dan ke mana Jepang akan menuju, dan telah dipantau secara ketat oleh komunitas internasional dan negara-negara tetangga di Asia," ujar Guo.
"Namun, sejauh ini, pihak Jepang gagal merefleksikan secara menyeluruh sejarah agresinya. Beberapa kekuatan di negara itu bahkan mencoba menutupi dan membersihkan kejahatan yang dilakukan selama agresi, dan mendorong percepatan remiliterisasi Jepang, yang menyebabkan penyebaran neo-militerisme yang merajalela dan berbahaya di negara itu serta mengancam perdamaian dan stabilitas regional. Masyarakat internasional perlu waspada terhadap hal ini," katanya.
"Mencegah kebangkitan militerisme adalah kewajiban Jepang dan tekad teguh masyarakat internasional, termasuk Tiongkok. Kami mendesak Jepang untuk mengambil pelajaran dari sejarah, mematuhi komitmen internasionalnya, dan tetap berkomitmen pada jalan pembangunan damai," kata Jubir tersebut.
