Bharata Online – Keamanan pelayaran maritim, saat ini menghadapi peningkatan ancaman tradisional dan non-tradisional dan telah menjadi isu global mendesak, yang membutuhkan negosiasi, saling menghormati, dan mekanisme efektif untuk melindungi jalur vital pelayaran ekonomi, dan stabilitas global.
Zhang Feng, seorang profesor dan kepala Sekolah Marxisme di Universitas Maritim Shanghai, mengatakan, lebih dari 80 persen perdagangan global dan lebih dari 95 persen kargo perdagangan luar negeri Tiongkok diangkut melalui jalur laut. Maka gangguan pada operasi pelayaran akan memengaruhi aktifitas impor dan ekspor, mengancam ekonomi global dan keamanan pangan, termasuk keamanan energi.
Zhang mengatakan, saat dunia mengalami perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam satu abad, keamanan maritim telah menjadi arena utama persaingan, di antara kekuatan-kekuatan besar. Apa yang terjadi di Selat Hormuz dan Laut Merah, membuktikan pentingnya hal tersebut.
Sementara itu Kazem Agamy, dekan Institut Penelitian Arab untuk Ekonomi Biru Berkelanjutan di Akademi Arab untuk Sains, Teknologi, dan Transportasi Maritim, mengutip sebuah contoh untuk menggarisbawahi ketidakamanan maritim.
Menurut Agamy, dua tahun lalu, gangguan di Laut Merah memaksa operator kapal utama untuk mengubah rute di sekitar Tanjung Harapan, sehingga meningkatkan biaya pengiriman. Rantai pasokan yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa melalui Terusan Suez selama lebih dari satu abad, terputus dalam semalam. Terusan Suez, yang mengangkut sekitar 12 persen perdagangan global dan menghasilkan lebih dari $10 miliar setiap tahunnya, mengalami penurunan pendapatan hampir setengahnya.
Agamy mengatakan, meskipun lebih dari 80 persen perdagangan global dilakukan melalui laut, struktur tata kelola yang mendasari keamanan maritim tetap terfragmentasi. Menurutnya, jalur pelayaran bersifat global, tetapi mekanisme untuk melindunginya tidak. Dan ini adalah kesenjangan utama.
Adapun Norman Martinez Gutierrez, direktur Institut Hukum Maritim Internasional dari Organisasi Maritim Internasional, mengatakan, keamanan maritim sering dikaitkan dengan terorisme, pembajakan, dan perampokan bersenjata di laut, tetapi cakupannya lebih luas.
Keamanan maritim juga mencakup navigasi yang aman, perlindungan infrastruktur maritim, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan terhadap standar hukum internasional.
Mao Ruipeng, seorang peneliti di Institut Studi Internasional Shanghai, menyoroti peran Tiongkok dalam berkontribusi pada keamanan maritim global. Ia mengatakan, Tiongkok termasuk yang pertama menandatangani perjanjian di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut.
Tiongkok telah mengusulkan dan menerapkan Inisiatif Tata Kelola Global, menjunjung tinggi multilateralisme, dan melindungi tatanan maritime, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. (Sumber: China Daily)
