New York, Radio Bharata Online - Tiongkok menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza, serta mengintensifkan upaya internasional untuk mendorong solusi dua negara bagi konflik Palestina-Israel dan merevitalisasi prospek politiknya. Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun, menyampaikan seruan ini pada tanggal 19 Desember 2023 dalam sebuah pertemuan publik mengenai krisis Palestina-Israel.
Diplomat Tiongkok tersebut meminta Israel untuk menghentikan pengeboman tanpa pandang bulu di Jalur Gaza dan hukuman kolektif terhadap warga Gaza. Ia mengatakan hanya gencatan senjata yang dapat mencegah jatuhnya banyak korban sipil, termasuk para sandera, mencegah konflik regional menjadi tidak terkendali, dan mencegah prospek penyelesaian politik menjadi hancur total.
Militer Israel dan para pemukim meningkatkan kekerasan di Tepi Barat yang melanggar hukum internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2334, yang terus menerus merusak fondasi solusi dua negara. Zhang mengatakan Tiongkok mendesak Israel sebagai negara pendudukan untuk memenuhi kewajiban hukum internasionalnya, menghentikan semua kegiatan pemukiman, mengekang kekerasan pemukim dan mengakhiri kekebalan hukum.
Zhang pun menegaskan bahwa solusi dua negara harus dihidupkan kembali dengan tekad politik yang kuat. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel adalah solusi dua negara, yang merupakan konsensus yang diterima oleh masyarakat internasional.
"Beberapa tokoh politik baru-baru ini secara terbuka menolak solusi dua negara. Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas hal ini. Tiongkok menyerukan upaya diplomatik internasional dan regional yang lebih intensif untuk mempromosikan komitmen baru terhadap solusi dua negara, menghidupkan kembali prospek politiknya, dan melanjutkan pembicaraan langsung antara Palestina dan Israel," ujar Zhang Jun.
"Setiap solusi untuk masalah Palestina harus mempertimbangkan keinginan rakyat Palestina, keprihatinan yang sah dari negara-negara di wilayah tersebut, dan tidak dapat menyimpang dari arah dasar prinsip 'dua negara untuk dua bangsa'." Tiongkok menyerukan penyelenggaraan konferensi perdamaian internasional yang lebih luas dan lebih efektif untuk merumuskan jadwal dan peta jalan bagi realisasi solusi dua negara," pungkasnya.
