Singapura, Bharata Online - Menurut seorang ekonom terkemuka di Singapura, perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) yang telah ditingkatkan antara Tiongkok dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan memberikan akses yang lebih mudah ke pasar Tiongkok bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Asia Tenggara.
Tiongkok dan ASEAN sedang berupaya mempercepat penerapan Protokol Peningkatan FTA 3.0 antara kedua belah pihak. Protokol yang ditandatangani pada Oktober 2025 ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi digital dan pembangunan hijau.
Versi terbaru dari perjanjian itu menjanjikan pengurangan hambatan serta penyediaan sarana dan informasi yang lebih baik bagi UKM.
Jayant Menon, Visiting Senior Fellow di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura dan mantan ekonom utama di Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), mengatakan bahwa peningkatan CAFTA ini dapat menjadi faktor penentu perubahan (game-changer) bagi dunia usaha di kawasan tersebut.
"Menurut saya, pelajaran yang kita petik dari pengalaman versi sebelumnya adalah bahwa UKM masih kesulitan memanfaatkan FTA tersebut. Akibatnya, tingkat pemanfaatan preferensi sangat rendah dan perdagangan menjadi cukup timpang, dengan perusahaan-perusahaan ASEAN mengalami kesulitan untuk menembus pasar Tiongkok yang sangat besar. Peningkatan perjanjian ini sebenarnya memperbaiki akses dengan cara mengurangi berbagai jenis biaya. Kini, informasi tersebut tersedia untuk publik. Semua persyaratan, serta platform informasi yang memuat keseluruhan perjanjian, hukum dan peraturan terkait, hingga informasi praktis bisnis yang dibutuhkan UKM, tersedia agar mereka dapat memanfaatkan perjanjian ini," ujar Menon.
"Bagi negara-negara ASEAN, menurut saya kedua bidang ini, perdagangan digital dan ekonomi hijau, sangatlah krusial. Izinkan saya memulai dengan ekonomi hijau. Kita tidak bisa benar-benar mewujudkan ekonomi hijau tanpa melibatkan Tiongkok. Tiongkok memiliki keunggulan terdepan dalam bidang-bidang seperti teknologi baterai dan kendaraan listrik. Bidang-bidang ini jelas merupakan area di mana rantai pasok dapat saling terintegrasi, serta menjadi peluang untuk memajukan layanan lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Jadi, itulah gambaran mengenai ekonomi hijau," katanya.
"Terkait ekonomi digital, hal ini kembali pada upaya mengurangi hambatan yang terutama berdampak pada UKM. Kita melihat adanya langkah menuju perdagangan tanpa kertas (paperless), sistem single window, tanda tangan elektronik, serta berbagai aspek lain yang akan mempermudah peningkatan perdagangan dua arah sekaligus menyeimbangkan kembali perdagangan agar UKM lokal dapat mengakses pasar secara lebih efisien. Namun, poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai tantangan krusial dalam penerapannya. Di sinilah letak tantangan yang sesungguhnya. Menandatangani perjanjian-perjanjian ini memang baik, tetapi agar benar-benar membawa perubahan, perjanjian tersebut harus memberikan dampak nyata di lapangan. Oleh karena itu, mungkin diperlukan perubahan regulasi, dan inilah tahap implementasi selanjutnya," jelas pakar tersebut.
Perdagangan bilateral antara Tiongkok dan ASEAN melampaui angka 1 triliun dolar AS (sekitar 17.749 triliun rupiah) untuk pertama kalinya pada tahun 2025, dengan total nilai mencapai 1,05 triliun dolar AS (sekitar 18.637 triliun rupiah), naik 7,4 persen secara tahunan. Dalam tujuh bulan pertama tahun 2026, perdagangan antara kedua pihak telah mencapai 744,41 miliar dolar AS (sekitar 13.213 triliun rupiah), meningkat 24,7 persen secara tahunan, serta mencakup 21,8 persen dari total perdagangan luar negeri Tiongkok.
Tiongkok tetap menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, sementara ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama enam tahun berturut-turut.
