Beijing, Radio Bharata Online - Gubernur Prefektur Okinawa Jepang, Denny Tamaki, mengatakan bahwa ia berharap dapat mengembangkan kerja sama yang lebih erat dengan Tiongkok, khususnya dalam bidang pariwisata dan pertukaran ekonomi, dalam sebuah wawancara dengan China Global Television Network (CGTN) pada hari Rabu (5/7) lalu.
Tamaki, yang tiba di Tiongkok pada hari Senin (3/7) lalu untuk kunjungan, melakukan perjalanan khusus ke pemakaman dan situs monumen orang Ryukyuan kuno Kepulauan Okinawa di Beijing.
Menurut Tamaki, hubungan perdagangan dan budaya antara wilayah Okinawa dan Tiongkok telah terjalin sejak zaman Kerajaan Ryukyu kuno. Gubernur menyatakan penghargaannya kepada staf pemakaman yang telah merawat situs pemakaman tersebut, dengan mengatakan bahwa "melestarikan bagian dari sejarah tersebut mengajarkan kita banyak hal saat ini."
Tamaki mengatakan bahwa kunjungannya ke Tiongkok, kunjungan pertamanya dalam empat tahun terakhir, tidak hanya untuk melihat kembali sejarah, tetapi juga menargetkan kerja sama di masa depan.
"Saya sangat senang bisa kembali ke Beijing setelah empat tahun. Melalui kunjungan ini, saya berharap dapat terus mendorong pertukaran pariwisata, ekonomi, dan budaya antara Okinawa dan Tiongkok. Saya ingin membangun hubungan yang saling menguntungkan dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk pengembangan lebih lanjut. Selain itu, saya juga berharap dapat memfasilitasi prosedur visa untuk perjalanan dari Okinawa ke Tiongkok dan mejarnya lebih banyak penerbangan langsung," kata Tamaki.
Gubernur ini dikenal sebagai penentang keras pangkalan militer AS di negaranya. Dia mengatakan bahwa lahan untuk pangkalan militer AS di Okinawa seharusnya digunakan untuk pembangunan lokal dan menyerukan kepada pemerintah Jepang untuk mendorong perdamaian di Asia-Pasifik alih-alih memprioritaskan pengerahan pasukan untuk pencegahan.
"Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa sistem keamanan Jepang-AS, atau kemampuan pertahanan yang diakui oleh Konstitusi Jepang, perlu dijaga agar tetap berada dalam batas-batasnya. Akan tetapi, Prefektur Okinawa hanya menyumbang 0,6 persen dari total luas wilayah Jepang, tetapi 70,3 persen pangkalan militer AS di Jepang ditempatkan di Okinawa. Itulah sebabnya masyarakat kami berharap untuk mengurangi keberadaan pangkalan militer AS, dan meminta pengembalian tanah tersebut. Kami akan menggunakan tanah yang dikembalikan secara ekonomis dan efektif, yang pada kenyataannya telah kami lakukan," jelas Tamaki.
"Dan dengan melakukan hal ini, kami telah mengembangkan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja. Selain pangkalan militer AS, Pasukan Bela Diri Jepang juga dikerahkan di sana. Alih-alih meningkatkan pencegahan, hal ini justru meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut, sehingga semakin memungkinkan Okinawa menjadi target. Oleh karena itu, kami, sebagai Prefektur Okinawa, menyerukan kepada pemerintah Jepang untuk mendorong perdamaian dan pertukaran ekonomi serta melakukan upaya untuk pembangunan yang stabil di kawasan Asia-Pasifik," imbuhnya.
