Beijing, Radio Bharata Online - Tiongkok pada hari Senin (18/12) mendesak Amerika Serikat untuk sungguh-sungguh menghormati kedaulatannya dan aturan hukum di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (SAR), dengan mengatakan bahwa AS tidak boleh menjadikan dirinya sebagai tempat yang aman bagi para penjahat.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jum'at (15/12) bahwa AS menolak upaya Tiongkok untuk menggunakan hadiah uang tunai untuk mengancam dan melecehkan mereka yang mengadvokasi kebebasan dan demokrasi, dan juga mendesak pihak berwenang Hong Kong untuk menghormati hak-hak yang dilindungi dan kebebasan yang disebutkan dalam Hukum Dasar.
Diminta untuk mengomentari pernyataan Blinken pada konferensi pers di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menegaskan bahwa Tiongkok dengan tegas menentang fitnah AS terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dan campur tangan dalam aturan hukum SAR.
"Para perusuh anti-Tiongkok yang melarikan diri ke luar negeri dicurigai membahayakan keamanan nasional. Berdasarkan fakta dan sesuai dengan hukum, SAR Hong Kong mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk para buronan ini. Hal ini merupakan tindakan yang tepat dan sejalan dengan hukum internasional dan praktik kebiasaan. Undang-undang keamanan nasional AS sendiri juga memiliki efek ekstrateritorial. Dengan mendukung para perusuh dari Hong Kong, AS tidak hanya menginjak-injak supremasi hukum di Hong Kong, tetapi juga sekali lagi mengekspos standar ganda yang telah lama berlaku pada hak asasi manusia dan supremasi hukum," kata Wang.
"Urusan Hong Kong adalah murni urusan internal Tiongkok yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar. Kami mendesak AS untuk merefleksikan perilakunya sendiri dan menghormati kedaulatan dan supremasi hukum Tiongkok di Hong Kong. AS seharusnya tidak menjadi tempat berlindung bagi para penjahat. Tiongkok bertekad untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya. Upaya untuk mencampuri urusan Hong Kong dan merusak supremasi hukum di Hong Kong tidak akan berhasil," jelasnya.