Beijing, Bharata Online - Kementerian Perdagangan Tiongkok pada hari Rabu (5/8) mengecam langkah-langkah negatif yang diambil oleh Komisi Komunikasi Federal (Federal Communications Commission/FCC) dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS) AS terhadap Tiongkok, serta mengumumkan langkah-langkah balasan sebagai tanggapan.
Juru Bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan bahwa sejak Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dan Presiden AS, Donald Trump, mengadakan pertemuan di Busan, Republik Korea, pada bulan Oktober lalu, FCC telah berulang kali memperluas penafsiran konsep keamanan nasional dan memberlakukan berbagai pembatasan terhadap Tiongkok yang mencakup operasi telekomunikasi, laboratorium pengujian, drone, router konsumen, kabel bawah laut, dan bidang lainnya, dengan mengabaikan penentangan keras dari Tiongkok serta desakan kuat dari kalangan industri di Tiongkok maupun Amerika Serikat.
Baru-baru ini, FCC juga memberlakukan pembatasan impor terhadap peralatan robotika canggih dan inverter daya.
Jubir tersebut secara khusus mencatat bahwa pada tanggal 30 Juli 2026, pejabat tinggi ekonomi dan perdagangan Tiongkok serta AS telah melakukan pembicaraan melalui panggilan video. Namun, hanya satu hari kemudian, AS menambahkan lebih dari 40 entitas Tiongkok ke dalam daftar yang disebut sebagai "Daftar Entitas Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur" (Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List). Tiongkok menyatakan ketidakpuasan yang mendalam dan penentangan tegas terhadap hal ini.
Ia juga mengatakan langkah-langkah terkait dari FCC dan tindakan DHS yang memasukkan entitas Tiongkok ke dalam daftar tersebut sangat menyimpang dari konsensus yang dicapai oleh kedua kepala negara serta sangat merugikan hak dan kepentingan sah Tiongkok.
Tiongkok tidak memiliki pilihan selain mengambil langkah-langkah balasan yang diperlukan sebagai tanggapan, termasuk memperketat kontrol ekspor drone beserta komponen dan teknologi utamanya ke AS; menangguhkan izin bagi lembaga sertifikasi yang berbasis di AS untuk melakukan inspeksi pabrik lanjutan terhadap produk yang disertifikasi di bawah sistem Sertifikasi Wajib Tiongkok (China Compulsory Certification/CCC); memasukkan perusahaan AS, Compliance Testing LLC, ke dalam daftar tindakan balasan; memulai penyelidikan keamanan nasional terhadap impor peralatan kantor untuk pencetakan dan penyalinan; serta memasukkan enam entitas AS ke dalam daftar tindakan balasan.
Sistem CCC merupakan bagian dari sistem akses pasar Tiongkok, dengan tujuan yang mencakup perlindungan keamanan nasional dan pencegahan penipuan pasar. Sistem ini dikelola oleh Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (State Administration for Market Regulation) dan dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga.
Saat ini, katalog CCC mencakup 106 jenis produk yang terbagi dalam 17 kategori produk, yang meliputi bidang-bidang utama perdagangan luar negeri dan kehidupan masyarakat. Jubir tersebut menegaskan bahwa langkah-langkah balasan Tiongkok pada umumnya bersifat menahan diri, dan bahwa Tiongkok menghargai stabilitas yang telah dicapai dengan susah payah dalam hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral.
"Kami berharap pihak AS akan bergerak ke arah yang sama dengan Tiongkok," ujar Jubir tersebut, seraya menambahkan bahwa Tiongkok menuntut Amerika Serikat untuk segera mencabut langkah-langkah terkait, menghentikan tindakan kelirunya, serta kembali ke jalur yang tepat berupa konsultasi dan kerja sama yang bersahabat untuk menyelesaikan perbedaan, demi bersama-sama menjaga hubungan bilateral yang konstruktif dan memiliki stabilitas strategis.
Menurutnya, jika AS bersikeras menerapkan langkah-langkah pembatasan baru terhadap Tiongkok, Tiongkok akan mengambil langkah balasan lebih lanjut sebagai tanggapan.
Menurut kementerian tersebut, Compliance Testing telah membantu dan mendukung langkah-langkah negatif yang diambil oleh FCC terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Keenam entitas AS yang dikenai langkah balasan tersebut adalah Applied DNA Sciences, Inc., Stratum Reservoir, LLC., Altana Technologies, Inc., Responsible Business Alliance, Verite Group, Inc., dan Human Rights in China. Mereka membantu dan mendukung sanksi ilegal Amerika Serikat terkait Xinjiang, demikian pernyataan lain dari kementerian tersebut.
