Beijing, Bharata Online - Pada hari Selasa (29/9), Tiongkok menyatakan bahwa instrumen yang kabarnya sedang didorong oleh sejumlah negara anggota Uni Eropa (UE) merupakan contoh nyata dari proteksionisme dan unilateralisme yang akan mengganggu perdagangan bilateral serta stabilitas rantai industri dan pasokan global.
Juru Bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok menanggapi pertanyaan media mengenai laporan bahwa beberapa negara anggota UE sedang menyusun dokumen bersama yang mendesak Komisi Eropa untuk mempercepat pengembangan instrumen ala "301" milik Eropa dan mengambil langkah-langkah lebih tegas terhadap Tiongkok.
Instrumen yang disebutkan dalam laporan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah apa pun dan justru bisa menjadi bumerang, kata Jubir tersebut, seraya mencatat bahwa UE sendiri pernah menjadi korban dari langkah-langkah semacam itu.
Menurutnya, sebagai anggota penting Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), UE telah lama memosisikan diri sebagai pembela multilateralisme. Jika UE gagal memberikan contoh dan justru memelopori pelanggaran aturan WTO, hal itu akan sangat merusak sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan.
Jubir itu mengatakan, Tiongkok dan UE saat ini sedang terlibat dalam dialog melalui mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi serta menjajaki cara-cara untuk mengatasi kekhawatiran masing-masing pihak.
Ia mengatakan, jika UE melakukan dialog dan konsultasi dengan Tiongkok namun pada saat yang sama meningkatkan tekanan terhadap Tiongkok, hal itu akan sangat merusak rasa saling percaya, mengganggu keseluruhan proses konsultasi, dan berdampak pada kerja sama ekonomi serta perdagangan Tiongkok-UE yang lebih luas.
Tiongkok mendesak UE untuk tetap berada di jalur yang tepat dalam menangani perbedaan melalui dialog.
Tiongkok akan memantau dengan cermat langkah-langkah UE selanjutnya, kata Jubir tersebut, seraya menambahkan bahwa jika UE bersikeras menerapkan langkah-langkah diskriminatif dan restriktif yang menyasar perusahaan atau produk Tiongkok, Tiongkok akan merespons dengan tegas demi melindungi hak dan kepentingan sah industri Tiongkok.
