MOSKOW, Radio Bharata Online - Presiden Rusia Vladimir Putin, pada Kamis 14 Desember mengadakan "Direct Line", yaitu sesi tanya jawab tahunan, serta konferensi pers akhir tahun ke-18, di Pusat Pameran Gostiny Dvor di Moskow, Rusia.

Dalam konfrensi pers akhir tahun itu, Putin berbicara mengenai krisis Ukraina dan mengatakan, bahwa tujuan operasi militer khusus Rusia di Ukraina tidak berubah, dan Moskow dapat "bergerak maju" meskipun ada sanksi dan isolasi dari Barat.

Media setempat melaporkan, perdamaian akan terwujud ketika tujuan Rusia tercapai, yaitu Denazifikasi dan Demiliterisasi Ukraina.

Putin juga mengatakan bahwa bantuan militer Barat ke Ukraina semakin berkurang, dan negara tersebut akan segera kehabisan pasokan senjata asing. Menurut Putin, Ukraina hampir tidak menghasilkan apa pun, karena semuanya datang dari Barat.

Pada konferensi tersebut, Putin menyatakan kesediaannya untuk memperbaiki hubungannya dengan Eropa dan Amerika Serikat, sekaligus menegaskan bahwa Rusia tidak bertanggung jawab, dan menyalahkan Barat karena telah merusak hubungan dengan Rusia.

Sementara sikap pemerintahan Biden mengenai bantuan ke Ukraina mengalami perubahan halus, dari komitmen “selama diperlukan,” menjadi “selama kita bisa.”

Para analis menilai, perubahan seperti itu bisa menandakan kemungkinan penurunan bantuan AS ke Ukraina, karena meningkatnya skeptisisme Partai Republik di Kongres.

Profesor di Universitas Urusan Luar Negeri Tiongkok, Li Haidong, kepada Global Times pada hari Kamis mengatakan, tanpa bantuan eksternal, hampir tidak mungkin bagi Ukraina untuk mengalahkan Rusia secara militer.  Menurut Li, bantuan Barat kepada Ukraina mungkin akan terus berlanjut, namun skalanya akan berkurang.   Artinya nasib Ukraina tidak ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh politik dalam negeri AS, yang merupakan sebuah tragedi.

Lebih jauh Li mengatakan, mengingat pendapat negara-negara Barat dan AS mengenai bantuan militer ke Ukraina tidak sejalan, konflik tersebut pada akhirnya akan menyebabkan perpecahan di negara-negara Barat. (Global Times)