BEIJING, Radio Bharata Online - Tiongkok dan AS terus mempertahankan momentum keterlibatan tingkat tinggi, dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, mengungkapkan rencana untuk mengunjungi Tiongkok pada akhir musim panas ini.
Media melaporkan, rencana perjalanan ini menyusul kunjungan berturut-turut pejabat tinggi AS ke Beijing.
Dengan dimulainya kembali pertukaran tingkat tinggi itu, telah membantu mengembalikan beberapa kerja sama antara kedua negara, di bidang-bidang seperti perubahan iklim dan kontra-narkotika.
Namun para ahli mengatakan, kunjungan Gina Raimondo bisa menjadi batu ujian yang sebenarnya, untuk melihat, apakah ada pengurangan ketegangan yang substansial atau tidak. Sebab menurut ahli, pejabat AS hanya memberikan "layanan bibir" untuk hubungan bilateral yang tegang.
Beberapa ahli bahkan memperingatkan, bahwa kedua negara sekarang berada pada tahap kritis dalam mengelola perbedaan.
Faktor domestik di AS, termasuk dominasi Partai Republik di Kongres dan musim kampanye yang akan datang, dipandang sebagai batu sandungan terbesar bagi fleksibilitas pemerintahan Biden dalam kebijakannya atas Tiongkok.
Sebelumnya, Mentri Luar Negeri Anthony Blinken dalam kunjungannya ke Nuku'alofa, Tonga pada hari Rabu, berjanji untuk meningkatkan dukungan bagi negara-negara kepulauan Pasifik. Dia adalah Menteri Luar Negeri AS pertama yang melakukan kunjungan resmi ke Tonga. Menurut laporan media, Blinken juga memperingatkan tentang bantuan dari Tiongkok, menyebut apa yang disebut militerisasi Laut Tiongkok Selatan, dan “paksaan ekonomi" sebagai perilaku bermasalah.
Li Haidong, seorang profesor di Universitas Urusan Luar Negeri Tiongkok, kepada Global Times pada hari Rabu mengatakan, dari ungkapan-ungkapan itu membuktikan, bahwa AS tidak memiliki dasar dalam kebijakan tentang Tiongkok. Li mengatakan, diplomasi AS di kawasan Asia-Pasifik, pada topik terkait Tiongkok sangat munafik. Dengan mengklaim bahwa ia dapat secara efektif mengelola perbedaan dengan Tiongkok, AS mencoba membuat bingung negara-negara Pasifik, dan memproyeksikan citra buruk Tiongkok, merusak fondasi kerja sama bilateral, dan menabur benih ketidakpercayaan tentang Tiongkok di kawasan tersebut. (Global Times)
