Presiden AS Joe Biden pada hari Kamis kemarin (10/8) menandatangani perintah eksekutif pembentukan mekanisme pemeriksaan investasi di luar negeri, membatasi badan utama AS untuk berinvestasi di bidang-bidang semikonduktor dan mikroelektronika, teknologi informasi kuantum, dan kecerdasan buatan di Tiongkok. Media AS melaporkan, perintah eksekutif itu akan disesuaikan kembali setelah menerima masukan dari publik selama satu tahun ini, dan setelahnya akan diberlakukan secara resmi. Sebenarnya, pada dasarnya pengeluaran perintah itu bersifat negatif dan bertujuan melakukan”pelepasan keterkaitan” dengan dalih “menghilangkan risiko”, dan hal tersebut bakal mendatangkan keguncangan kepada dunia.
Dilaporkan, pengeluaran perintah eksekutif itu memakan waktu hampir 2 tahun. Sebelumnya, Kongres AS mengumumkan perintah itu akan diluncurkan setelah KTT G7 pada bulan Mei lalu, namun kemudian terus ditunda karena pertarungan sengit antar berbagai kekuatan. Analis menunjukkan, perintah eksekutif itu seperti sebuah “permainan politik” yang mencerminkan ekologi politik Washingtong yang sakit. Di bawah pikiran “mencegat Tiongkok” yang berakar mendalam, bersikap keras terhadap Tiongkok menjadi “kebenaran politik” bagi Washington. Ditambah lagi dengan pemilu AS yang akan diadakan pada tahun depan, pemerintah Biden akan berupaya menekan Tiongkok untuk memperoleh suara, maka perintah eksekutif pembatasan investasi di Tiongkok ini bukanlah hal yang mengherankan.
Belum lama berselang, lembaga pemeringkat internasional Fitch menurunkan peringkat kredit daulat AS, hal ini menyatakan keprihatinannya pada ekonomi AS. Sedangkan tindakan pembatasan investasi di Tiongkok ini mungkin justru akan lebih lanjut mengganggu ekonomi AS, dan menjadi “bumerang” yang melukai AS sendiri.
New Yorks Times dalam artikelnya juga mengakui bahwa Tiongkok tidak kekurangan modal. Sedangkan modal AS mungkin akan sulit mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi selain di pasar Tiongkok. Selain itu, perintah eksekutif tersebut sudah pasti akan menganggu rantai industri dan rantai pasokan global, tidak ada untungnya bagi AS sendiri.
Sementara itu, pembatasan investasi AS di Tiongkok sekali lagi menghancurkan reputasi AS. Sejak tahun ini, beberapa petinggi AS berturut-turut berkunjung ke Tiongkok dan menyatakan akan melaksanakan kesepahaman yang telah dicapai pemimpin kedua negara dalam KTT Bali, dan terus melakukan dialog dan kerja sama dengan Tiongkok. Sekarang AS mengeluarkan pembatasan tersebut yang bertujuan menekan perkembangan teknologi tinggi Tiongkok, lalin di mulut lain di hati, sama sekali ada kredibilitas. Opini dunia menunjukkan, perbuatan AS itu mungkin akan mempergawat ketegangan hubungan antara dua ekonomi terbesar di dunia. Tanggung-jawab keretakan hubungan Tiongkok-AS harus dipikul oleh pihak AS sendiri.
Tiongkok menasihati para politikus AS agar tidak terhanyut dalam “permainan politiknya”, lebih banyak mendengarkan suara kalangan bisnis, dan melakukan pengaturan yang menghormati hukum ekonomi. “Keterlepasan kaitan” yang dipaksakan oleh AS sulit menghambat pembangunan Tiongkok, dan itu justru akan menjadi “Bumerang” yang melukai dirinya sendiri.
Pewarta : CRI
