Xiong'an, Bharata Online - Di tengah tantangan global yang saling tumpang tindih, para pakar internasional dalam Forum Tata Kelola Global (Global Governance Forum) 2026 di Provinsi Hebei, Tiongkok Utara, menekankan bahwa membangun kembali kepercayaan dan kerja sama dalam tata kelola global memerlukan peningkatan dialog, penetapan aturan bersama di bidang-bidang baru, serta sistem internasional yang lebih adil dan inklusif yang mampu memperkuat suara negara-negara Global Selatan.
Diselenggarakan pada 23 hingga 25 Oktober 2026 di Xiong'an, "kota masa depan" Tiongkok yang dibangun di Dataran Tiongkok Utara, forum ini mempertemukan hampir 400 perwakilan dari lebih dari 90 negara. Dengan mencakup lima sektor utama dan 22 seminar tematik, acara ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan dari bidang politik, ekonomi, teknologi, budaya, serta lembaga pemikir (think tank) untuk bersama-sama menangani tantangan tata kelola dan mendorong reformasi tata kelola global yang inklusif dan melibatkan banyak pihak.
"Dalam konferensi ini, saya bertemu dengan beberapa perwakilan dari Amerika, salah satunya seorang pengusaha yang luar biasa. Saya bertanya kepadanya, 'Apa yang Anda lakukan di sini?' Dia menjawab, 'Saya ingin mendiskusikan Inisiatif Tata Kelola Global (Global Governance Initiative).' Saya katakan, 'Dengar, saya agak ragu, karena apa pun yang diusulkan Tiongkok, AS biasanya akan menentangnya.' Namun, dia menepis anggapan itu. Dia menyebutkan satu bidang spesifik, yaitu kecerdasan buatan (AI). Dia berkata, 'Saya ingin memberikan kontribusi sederhana saya dalam pembentukan tata kelola global untuk AI.' Jadi, gagasan ini ternyata juga mulai dipahami di kalangan masyarakat Amerika. Dialog yang lebih intens memang diperlukan, dan saya ingin menekankan betapa pentingnya forum ini," ujar Djoomart Otorbaev, Mantan Perdana Menteri Kirgistan.
Di dunia saat ini, dengan defisit dalam perdamaian, pembangunan, keamanan, dan tata kelola saling berkaitan, membangun kembali kepercayaan dan kerja sama menjadi barang publik internasional yang paling langka. Sebagai tanggapan, Tiongkok secara proaktif menyusun agenda untuk menjawab berbagai persoalan mendesak, seperti mendorong reformasi sistem tata kelola yang berpusat pada PBB, bekerja sama di bidang-bidang baru, seperti ruang siber, luar angkasa, dan AI, serta menjembatani kesenjangan antarperadaban di tengah persaingan geopolitik.
"Terdapat beberapa inisiatif spesifik yang juga telah kami bahas, yakni penetapan tata kelola global untuk ruang angkasa, laut dalam, serta wilayah-wilayah tertentu di planet ini seperti Antartika, area-area yang memerlukan aturan bersama yang lebih komprehensif. Salah satu bidang yang menjadi perhatian dunia saat ini adalah kecerdasan buatan (AI). Kita perlu mengaturnya secara global agar dapat memitigasi dampak terburuk. Dengan bekerja sama, kita dapat memperoleh manfaat sekaligus memastikan bahwa potensi munculnya dampak negatif dapat ditekan seminimal mungkin," ujar Erik Solheim, Ketua EU-Asia Centre, Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB, dan Mantan Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP).
"Dunia telah menjadi sebuah 'desa global', namun saat ini desa global tersebut justru tengah dilanda konflik. Berbagai permasalahan terjadi di Timur Tengah maupun Afrika, sementara Tiongkok berupaya mendorong langkah-langkah konstruktif demi mewujudkan perdamaian dunia. Melalui Inisiatif Tata Kelola Global (Global Governance Initiative) ini, Tiongkok menunjukkan kepada dunia bagaimana cara untuk bekerja sama," kata Khalid Taimur Akram, Direktur Eksekutif Pakistan Research Center for a Community with a Shared Future.
Sejak diusulkan lebih dari setahun yang lalu, Inisiatif Tata Kelola Global telah mendapatkan dukungan serta tanggapan dari lebih dari 160 negara dan organisasi internasional.
Dalam forum tersebut, Tiongkok mengumumkan langkah-langkah pragmatis untuk mengimplementasikan inisiatif ini lebih lanjut. Tiongkok menegaskan kembali dukungannya yang kuat terhadap multilateralisme dan peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya menekankan pentingnya meningkatkan representasi serta suara negara-negara Global South (negara berkembang) dalam urusan internasional, guna mentransformasikan inisiatif yang awalnya merupakan usulan Tiongkok ini menjadi praktik internasional yang lebih luas.
"Ini merupakan perpaduan antara upaya mempertahankan manfaat yang lahir dari sistem internasional yang ada, dengan langkah untuk memperbaiki, memperbarui, serta menyempurnakan sistem tersebut agar menjadi lebih adil, terutama bagi sebagian besar negara berkembang. Itulah sebabnya usulan Tiongkok mendapatkan banyak dukungan, khususnya dari negara-negara Global South, serta dari berbagai pihak yang berpikiran adil di negara-negara lain," ungkap Keith Bennett, Wakil Ketua UK 48 Group Club.
