Beijing, Bharata Online - Seorang juru bicara pemerintah pusat Tiongkok pada hari Rabu (23/9) mengecam keras otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) Taiwan karena menyerahkan kapal penjaga pantai yang sudah pensiun kepada Filipina. Ia menyatakan bahwa tindakan DPP yang mengabaikan prinsip-prinsip nasional demi 'kerja sama' dengan Filipina sangatlah tercela.
Zhu Fenglian, Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan di bawah Dewan Negara Tiongkok, menyampaikan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas laporan bahwa sebuah kapal patroli Taiwan yang telah dinonaktifkan dan dihibahkan ke Filipina telah diubah fungsinya menjadi kapal penegak hukum Filipina. Badan penjaga pantai Taiwan menyatakan bahwa kasus tersebut ditangani "sesuai dengan preseden", seraya mencatat bahwa Taiwan telah menandatangani perjanjian perikanan dan membentuk mekanisme konsultasi dengan berbagai negara, termasuk Filipina, serta akan terus mengupayakan kerja sama dan pertukaran lebih lanjut.
"Hanya ada satu Tiongkok di dunia ini dan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan harus bersama-sama menjaga kedaulatan wilayah nasional serta hak dan kepentingan maritim, serta menjunjung tinggi kepentingan menyeluruh dan mendasar bangsa Tiongkok," ujarnya.
"Otoritas DPP menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Jepang dan Filipina, yang telah mengumumkan dimulainya 'negosiasi delimitasi maritim' di perairan sebelah timur Taiwan. Alih-alih berupaya maksimal melindungi kepentingan masyarakat di pulau tersebut, otoritas DPP justru membantu pihak-pihak yang memiliki niat jahat, sehingga meningkatkan risiko terhadap hak-hak nelayan setempat. Mereka telah mengkhianati bangsa mereka sendiri, dan tindakan itu sangat tercela," kata Zhu.
