New York, Bharata Online - Pada hari Kamis (29/10), Tiongkok menyerukan kepada komunitas internasional untuk semakin memperkuat solidaritas dan kerja sama, memberikan penekanan yang setara pada pembangunan dan keamanan, serta memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi baru dapat lebih mendukung keamanan maritim dan kesejahteraan masyarakat.
Seruan ini disampaikan oleh Fu Cong, Wakil Tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang bertajuk "Teknologi Baru dan Keamanan Maritim".
"Saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi baru—seperti kecerdasan buatan, konstelasi satelit orbit rendah Bumi, dan sistem nirawak, sedang berkembang pesat. Hal ini menunjukkan prospek penerapan yang luas dalam mendukung berbagai kegiatan kelautan, mengembangkan ekonomi biru, serta menjaga keamanan maritim," ujar Fu.
"Di sisi lain, penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, ditambah dengan kesenjangan tata kelola yang kian melebar, telah menghadirkan risiko dan tantangan baru bagi keamanan maritim. Komunitas internasional harus memperkuat persatuan dan kerja sama, memberikan perhatian yang seimbang antara pembangunan dan keamanan, serta memastikan bahwa teknologi baru dapat lebih berkontribusi pada keamanan maritim dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Mengenai ketegangan regional, Fu menyatakan, "Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah konflik regional terus berlanjut dan bahkan meningkat, yang memicu ketegangan di perairan sekitar serta jalur pelayaran internasional, sekaligus berdampak pada keamanan maritim global dan stabilitas rantai pasok. Semua pihak terkait harus berpegang pada visi keamanan yang bersifat bersama, komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan; secara aktif mengedepankan dialog dan konsultasi; menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomatik; serta berupaya mewujudkan perdamaian abadi di kawasan tersebut sesegera mungkin."
"Tiongkok mendukung PBB untuk memainkan peran positif dalam meningkatkan tata kelola global terkait teknologi baru dan bidang maritim, serta menjamin sepenuhnya hak yang setara bagi negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perumusan aturan internasional," tutur Fu.
